Surabaya, 28 November 2025 – Sebanyak 12 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengikuti kegiatan praktikum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa semester VII sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja di bidang hukum administrasi negara.

Pelaksanaan praktikum berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai 1 September hingga 28 November 2025. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa dibagi menjadi tiga gelombang, dengan masing-masing gelombang menjalani praktikum selama satu bulan. Sistem pembagian ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang maksimal selama berada di lingkungan peradilan.

Kegiatan praktikum ini didampingi oleh dosen pembimbing lapangan, Muh. Maksum, M.E.Sy. Selama menjalani praktikum, para mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan tata usaha negara. Di antaranya adalah mempelajari administrasi perkara, pengarsipan berkas persidangan, serta berbagai aktivitas pendukung proses persidangan di lingkungan PTUN.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami mekanisme kerja di PTUN, mulai dari proses administrasi perkara, pelayanan publik, penelaahan berkas perkara, hingga pengamatan terhadap pelaksanaan sidang tata usaha negara. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa mengenai praktik hukum administrasi negara yang selama ini dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan.

praktikum di PTUN Surabaya ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan profesional yang relevan dengan dunia kerja. Dengan pengalaman tersebut, para mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi sebagai calon aparatur pemerintahan, praktisi hukum, mediator, maupun konsultan hukum, khususnya dalam konteks tugas dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.