Ponorogo, 20 Oktober 2025 — Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo kembali menggelar kuliah umum secara daring dengan tema “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berintegritas di Indonesia.” Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori di bangku kuliah dengan praktik kelembagaan hukum di Indonesia.

Kuliah umum yang berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2025, menghadirkan Muhammad Farhan, S.Sy., M.H., selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah, sebagai narasumber utama. Acara ini dipandu oleh Faminnata Daffa Nur Asa, mahasiswa Prodi HTN semester VII yang saat ini sedang menjalani praktikum di Penghubung KY Semarang. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi ini memberikan suasana pembelajaran yang interaktif dan inspiratif bagi seluruh peserta.

Dalam pemaparannya, Muhammad Farhan menjelaskan secara sistematis mengenai kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta wewenang dan tugas-tugas KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ia juga memaparkan secara rinci proses seleksi calon hakim agung, aturan-aturan terkait pengawasan hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang menjadi dasar profesionalitas dalam lembaga peradilan. Materi yang disampaikan dengan gaya komunikatif ini mendapat sambutan positif dari para mahasiswa yang antusias mengajukan berbagai pertanyaan pada sesi diskusi.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Prodi HTN dari berbagai semester, mulai dari semester I, III, V, hingga VII. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap lembaga peradilan dan peran strategis Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hukum di Indonesia. Interaksi yang terjadi selama sesi tanya jawab memperkaya pemahaman mahasiswa tentang bagaimana KY bekerja dalam mengawasi perilaku hakim dan memperkuat sistem peradilan yang bersih.

Melalui kuliah umum ini, Prodi HTN UIN Ponorogo berharap mahasiswa tidak hanya memahami aspek teoritis mengenai lembaga negara, tetapi juga memperoleh wawasan praktis tentang dunia kerja di bidang hukum, khususnya di Komisi Yudisial. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat membekali mahasiswa agar siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan berpihak pada keadilan.