Semarang, 31 Oktober 2025 – Sebanyak 26 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengikuti kegiatan praktikum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa semester VII sebagai bagian dari program pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai praktik hukum administrasi negara secara langsung di lingkungan peradilan.

Pelaksanaan praktikum berlangsung selama dua bulan, yaitu mulai 1 September hingga 31 Oktober 2025. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa dibagi menjadi dua gelombang, dengan masing-masing gelombang menjalani kegiatan praktikum selama satu bulan. Pembagian gelombang ini dilakukan agar proses pembelajaran di lapangan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang maksimal.

Kegiatan praktikum ini didampingi oleh Dr. Martha Eri Safira, M.H., selaku dosen pembimbing lapangan yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi HTN. Selama mengikuti praktikum, para mahasiswa memperoleh pengalaman belajar mengenai berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan tata usaha negara, seperti administrasi perkara, pengarsipan berkas persidangan, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses persidangan di lingkungan PTUN.

Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman secara langsung mengenai mekanisme kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara, mulai dari proses administrasi perkara, pelayanan publik, mekanisme pra peradilan, hingga pengamatan terhadap pelaksanaan sidang tata usaha negara. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan penelaahan berkas perkara serta berbagai aktivitas lain yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan.

Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan praktis dan keterampilan profesional yang relevan untuk memasuki dunia kerja. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk berkarier sebagai aparatur pemerintahan, praktisi hukum, mediator, maupun konsultan hukum, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia.