Yogyakarta, 31 Oktober 2025 – Sebanyak 24 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengikuti kegiatan praktikum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa semester VII sebagai bagian dari program pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik hukum administrasi negara secara langsung di lingkungan peradilan.

Pelaksanaan praktikum berlangsung selama dua bulan, yakni mulai 1 September hingga 31 Oktober 2025. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa dibagi menjadi dua gelombang, dengan masing-masing gelombang menjalani kegiatan praktikum selama satu bulan. Pembagian gelombang ini dilakukan agar proses pembelajaran di lapangan dapat berjalan secara efektif sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang lebih maksimal selama berada di lingkungan PTUN.

Kegiatan praktikum ini didampingi Dosen Pembimbing Lapangan, Dr. Dewi Iriani, M.H. Selama mengikuti praktikum, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan tata usaha negara, seperti administrasi perkara, pengarsipan berkas persidangan, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses persidangan di PTUN.

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dalam memahami mekanisme kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara, mulai dari proses administrasi perkara, pelayanan publik, mekanisme pra peradilan, pelaksanaan sidang tata usaha negara, hingga penelaahan berkas persidangan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana proses penanganan perkara tata usaha negara dijalankan oleh lembaga peradilan.

Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan praktis serta keterampilan profesional yang relevan dengan dunia kerja. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk berkarier sebagai aparatur pemerintahan, praktisi hukum, mediator, maupun konsultan hukum, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia.