Ponorogo, 9 Mei 2026 – Pengelola dan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengikuti Webinar SINDIKAT dalam agenda diskusi publik bertajuk “Menyikapi Perubahan Nomenklatur HTN ke HKI” yang dilaksanakan secara daring pada Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk mendiskusikan perubahan nomenklatur dari Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) menjadi Hukum Ketatanegaraan Islam (HKI) yang saat ini menjadi perhatian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Diskusi tersebut menyoroti bahwa perubahan nomenklatur bukan sekadar pergantian nama program studi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas keilmuan, arah pengembangan akademik, kurikulum, hingga masa depan studi HTN di PTKI. Perubahan ini memunculkan berbagai pandangan, baik sebagai bentuk perkembangan keilmuan maupun sebagai tantangan terhadap konstruksi ilmu yang telah lama dibangun dalam disiplin Hukum Tata Negara.

Narasumber pertama dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC., selaku Ketua Forum Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum PTKIN se-Indonesia. Ia menyampaikan materi bertema “Menimbang Perubahan Nomenklatur HTN ke HKI dalam Perspektif Keilmuan, Filosofis, dan Identitas Akademik.” Sementara narasumber kedua, M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jenderal APHUTARI, membahas tema “Implikasi Yuridis dan Akademik Perubahan Nomenklatur HTN ke HKI terhadap Kurikulum, Akreditasi, dan Masa Depan Lulusan.” Adapun kegiatan ini dipandu oleh moderator Nurlaili Rahmawati, M.H.I., Sekretaris Prodi HTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keikutsertaan pengelola dan mahasiswa HTN UIN Ponorogo dalam webinar ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi, khususnya terkait perkembangan nomenklatur dan penguatan identitas keilmuan HTN di lingkungan PTKI. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memahami implikasi perubahan nomenklatur terhadap kurikulum, akreditasi program studi, serta prospek lulusan di dunia akademik maupun profesional.

Melalui webinar ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan wawasan akademik serta membangun sikap kritis terhadap dinamika perkembangan keilmuan hukum tata negara di Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan manfaat strategis bagi pengelola program studi dalam menyusun arah pengembangan kurikulum dan tata kelola akademik yang adaptif terhadap perubahan regulasi pendidikan tinggi di masa mendatang.