Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengadakan kegiatan silaturahmi sekaligus penjajakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 14.00 WIB di ruang Dekan Fakultas Syariah UIN Ponorogo. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan lembaga penegak hukum.

Dari pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Bayu Akbar S., S.H., M.H. Sementara itu, dari Fakultas Syariah UIN Ponorogo hadir Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Ketua Program Studi HTN, Sekretaris Prodi HTN, serta staf Prodi HTN. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dalam membangun kerja sama kelembagaan yang bermanfaat bagi pengembangan akademik mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan berbagai peluang kerja sama yang dapat dilaksanakan di masa mendatang. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa Prodi HTN di Kejaksaan Negeri Ponorogo. Melalui kegiatan praktikum tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik penegakan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo juga membuka peluang untuk melaksanakan kegiatan akademik seperti kajian hukum, kuliah umum, maupun seminar yang melibatkan praktisi kejaksaan sebagai narasumber. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Melalui penjajakan kerja sama ini, Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Ponorogo berharap dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Sinergi antara kampus dan lembaga penegak hukum ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi lulusan Prodi HTN agar lebih siap menghadapi dunia kerja serta berkontribusi dalam penegakan hukum di masyarakat.